Sabtu, 18 Februari 2017

Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011

ragam bahasa, peraturan perundang-undangan, uu no 10 tahun 2004, uu no 12 tahun 2011
Bahasa Peraturan Perundang - Undangan:

1. Bahasa peraturan perundang - undangan tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia (pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya).

2. Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang - undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

4. Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang - undangan gunakan kaedah tata bahasa Indonesia yang baku.

5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang telah diketahui umum tanpa membuat defenisi baru (gunakan kata meliputi).

6. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari - hari.

7. Hindari penggunaan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu dan satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

8. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau menyimpang dari.

9. Jika kata atau Frase tertentu digunakan berulang - ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan perundang - undangan, kata atau frase sebaiknya didefenisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

10. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali defenisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan yang dilaksanakan, rumusan defenisi, atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan defenisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tersebut.

11. Untuk menghidari perubahan nama suatu departemen, penyebutan menteri sabaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dibidang yang bersangkutan.
    Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:
    • Mempunyai konotasi yang cocok
    • Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia
    • Mempunyai corak internasional
    • Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan
    • Lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia
    Oleh : Zulwisman, SH. MH
    Baca Juga
    Previous Post
    Next Post